Anggaran Ada, Penanggung Jawab Tak Jelas, Publik Desak Polda Jambi Usut Dugaan Kejanggalan Pengadaan Flat Panel Rp8,18 Miliar di Disdik Provinsi Jambi

Sejumlah pihak menilai kondisi ini berpotensi mencerminkan lemahnya tata kelola administrasi pengadaan. Di satu sisi, anggaran tercatat dalam dokumen perencanaan pemerintah, namun di sisi lain belum terdapat kejelasan mengenai unit atau bidang yang menjadi pelaksana kegiatan tersebut.

Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam sistem pengadaan pemerintah, setiap anggaran semestinya memiliki penanggung jawab yang jelas, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

RUP memang merupakan instrumen keterbukaan informasi publik, tetapi keberadaannya tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, munculnya pertanyaan mengenai siapa pelaksana pengadaan menjadi hal yang patut dijawab secara terbuka oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Selain persoalan penanggung jawab kegiatan, terdapat sejumlah aspek lain yang dinilai layak diperiksa, antara lain kesesuaian spesifikasi barang dengan yang tercantum dalam RUP, kesesuaian jumlah unit, konsistensi nilai pagu dengan kontrak, kewajaran harga satuan dibandingkan harga pasar, dasar penyusunan kebutuhan melalui RKBMD, hingga proses pemilihan penyedia.

Apabila dalam pemeriksaan nantinya ditemukan adanya spesifikasi yang diarahkan kepada penyedia tertentu, mark-up harga, pembayaran yang tidak sesuai dengan barang yang diterima, ataupun penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka persoalan tersebut dapat menjadi objek penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah melalui proses penyelidikan, penyidikan, audit investigatif, dan pemeriksaan oleh aparat yang berwenang.

Atas dasar itu, aparat penegak hukum di Provinsi Jambi, khususnya Polda Jambi, didorong untuk menelusuri dugaan kejanggalan tersebut secara profesional, independen, dan transparan. Penelusuran diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai bagaimana anggaran Rp8,18 miliar tersebut direncanakan, siapa pejabat atau bidang yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, serta apakah seluruh tahapan pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.

Pemeriksaan juga dinilai penting terhadap dokumen-dokumen pokok, meliputi Rencana Umum Pengadaan (RUP), RKBMD, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dokumen pemilihan penyedia, kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), bukti pembayaran, hingga pemeriksaan fisik barang dan perbandingan harga pasar pada saat pengadaan dilakukan.

Publik berharap pengusutan dilakukan secara menyeluruh agar tidak menyisakan ruang spekulasi. Apabila tidak ditemukan penyimpangan, hasil pemeriksaan dapat menjadi bentuk kepastian hukum sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Sebaliknya, apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai pelanggaran hukum, maka proses penegakan hukum diharapkan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa pandang bulu.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan merupakan kepentingan publik yang harus dijaga. Oleh karena itu, klarifikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan langkah penyelidikan oleh aparat penegak hukum menjadi penting untuk memastikan penggunaan uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan serta bebas dari praktik yang bertentangan dengan hukum.

Redaksi :🪶 http://suarara’jat.id