GORONTALO UTARA, – Warga Desa Dudepo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, digegerkan oleh pembangunan sanggar seni di lokasi bekas kantor desa yang sudah diratakan. Padahal, melalui Musyawarah Desa (Musdes), masyarakat sepakat agar kantor desa direhabilitasi total karena kondisinya tidak layak pakai.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kantor desa dibongkar habis dan digantikan dengan bangunan sanggar seni yang tidak pernah dibahas dalam forum resmi. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dudepo, Idrus P. Duo, menyampaikan keterkejutannya atas kebijakan tersebut.
“Kami sangat heran. Rehab kantor desa itu usulan prioritas hasil Musdes. Tapi kantor malah dirobohkan dan dibangun sanggar seni. Sekarang masyarakat bertanya: di mana kantor desa? Dan kenapa berubah tanpa musyawarah ulang?” kata Idrus kepada awak media, Rabu (4/6/2025).
Idrus juga menegaskan bahwa tidak pernah ada pemberitahuan resmi atau pelibatan BPD dalam perubahan arah penggunaan anggaran tersebut.
Tak Hanya Kantor Desa, Kantor BPD Pun Tak Ada
Yang lebih memprihatinkan, hingga saat ini Desa Dudepo tidak memiliki kantor BPD sendiri, padahal berdasarkan catatan keuangan, anggaran pembangunan kantor BPD telah dikucurkan sejak tahun 2018.
“Sudah tujuh tahun berlalu sejak anggaran keluar, tapi kantor BPD tak kunjung dibangun. Ini makin memperlihatkan ketidakjelasan dan lemahnya tata kelola Dana Desa di Dudepo,” tambah Idrus.
Kepala Desa Enggan Klarifikasi, Media Justru Disalahkan
Ketika awak media mencoba menghubungi Kepala Desa Dudepo untuk meminta klarifikasi, sang kades justru memberikan pernyataan yang dianggap tidak etis:
“Cuma media saja yang cari-cari berita,” ujarnya singkat via pesan WhatsApp.
Padahal, fungsi pers dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mewajibkan wartawan menyampaikan informasi akurat kepada publik, serta mengawasi penggunaan anggaran negara, termasuk Dana Desa.
Seorang anggota PPWI Nasional yang juga pemantau anggaran menyebut bahwa pembangunan tanpa dokumentasi resmi dan tanpa musyawarah ulang adalah pelanggaran prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
“Dana Desa bukan hak prerogatif kepala desa. Harus dibahas bersama BPD dan masyarakat. Jika ada perubahan program, wajib Musdes ulang. Kalau itu tak dilakukan, kuat dugaan terjadi penyimpangan,” tegasnya.
Tuntutan Audit dan Verifikasi
Kini, warga dan Ketua BPD berharap Dinas PMD dan Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara segera melakukan audit lapangan, terutama pada:
Pembangunan sanggar seni tanpa persetujuan Musdes;
Kantor desa yang hilang;
Dana kantor BPD yang belum terealisasi sejak 2018.(team red)
Discussion about this post