TANJUNG JABUNG TIMUR – Niat hati ingin menata masa depan melalui investasi tanah, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Sarjono (50) justru harus menghadapi proses hukum dan duduk di kursi terdakwa.
Perkara ini menjadi pengingat serius bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam transaksi jual beli lahan, terutama yang berkaitan dengan status kawasan hutan.
Bagaimana sebuah rencana investasi dapat berujung pada dakwaan tindak pidana perusakan kawasan lindung kini tengah diuji di ruang sidang Pengadilan Negeri Sabak.
Kronologi Perkara
Kasus bermula ketika Sarjono, warga Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, membeli sebidang tanah untuk tujuan investasi.
Transaksi tersebut dilakukan dengan dasar dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang disebutkan akan ditindaklanjuti pengurusan sertifikat oleh pihak penjual berinisial YL (59).
Bagi masyarakat awam, dokumen sporadik kerap dianggap sebagai bukti awal kepemilikan lahan. Namun belakangan diketahui, titik koordinat tanah yang dibeli Sarjono diduga berada dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Orang Kayo Hitam.
Permasalahan mencuat setelah tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) melakukan inspeksi lapangan dan menemukan aktivitas pembukaan lahan (land clearing) menggunakan alat berat.
Atas temuan tersebut, Sarjono kemudian ditetapkan sebagai terdakwa dan dijerat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Nomor PDM-23/TJT/12/2025.
Muncul Dugaan Dijebak
Di balik proses hukum yang berjalan, pihak terdakwa mengaku terdapat sejumlah kejanggalan.
Informasi yang diperoleh dari pihak kuasa hukum menyebutkan bahwa Sarjono merasa menjadi korban penipuan dalam transaksi pembelian tanah tersebut. Ia mengklaim tidak pernah melakukan pengolahan lahan, tidak menyuruh pihak lain membuka lahan, maupun menghadirkan alat berat di lokasi.
Dugaan adanya pihak lain yang melakukan aktivitas pembukaan lahan tanpa sepengetahuan pembeli pun mulai mencuat dalam persidangan.
Laporan Penipuan ke Polda Jambi
Kuasa hukum menyatakan, sebelum perkara perusakan kawasan hutan bergulir ke pengadilan, Sarjono telah lebih dahulu melaporkan dugaan penipuan terkait jual beli lahan tersebut ke Polda Jambi pada November tahun lalu.
Laporan itu hingga kini diharapkan dapat mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas status dan aktivitas di lahan dimaksud.
Eksepsi: Dakwaan Dinilai Kabur
Persidangan di Pengadilan Negeri Sabak kini memasuki agenda kedua, yakni pembacaan eksepsi (nota keberatan) dari penasihat hukum terdakwa.
Dalam keberatannya, tim kuasa hukum menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat kabur (obscuur libel) karena tidak menguraikan secara jelas peran terdakwa dalam dugaan tindak pidana tersebut.
“Kami memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan eksepsi, menyatakan dakwaan batal demi hukum atau tidak dapat diterima, serta memulihkan harkat dan martabat klien kami,” ujar tim kuasa hukum usai persidangan.
Pihaknya juga berharap laporan dugaan penipuan di Polda Jambi segera ditindaklanjuti guna menemukan fakta hukum yang utuh.
Dua Kepentingan yang Berhadapan
Kasus ini menghadirkan dua sisi penting dalam penegakan hukum.
Di satu sisi, perlindungan kawasan hutan merupakan kewajiban negara yang tidak dapat ditawar. Namun di sisi lain, muncul klaim seorang warga yang merasa menjadi korban transaksi tanah bermasalah dan kini harus mempertaruhkan kebebasan serta nama baiknya di meja hijau.
Publik kini menanti putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabak, sekaligus perkembangan penanganan laporan dugaan penipuan yang disebut menjadi awal mula perkara ini.
Discussion about this post