Operasi tangkap tangan terhadap aparat pajak dan Bea Cukai bukan lagi peristiwa insidental. Ia telah berulang, dan karena itu harus dibaca sebagai peringatan serius bagi negara, bukan sekadar keberhasilan penindakan hukum.
Sektor pajak dan kepabeanan adalah tulang punggung penerimaan negara. Ketika aparat di dalamnya kembali terseret kasus, maka yang terguncang bukan hanya keuangan negara, tetapi kepercayaan publik terhadap negara itu sendiri. Inilah sebabnya mengapa setiap kasus di sektor fiskal selalu berdampak lebih luas dibanding sektor lain.
Pernyataan pejabat yang menegaskan tidak adanya intervensi hukum patut diapresiasi sebagai langkah awal. Namun, negara tidak diuji oleh pernyataan, melainkan oleh konsistensi. Publik menunggu apakah proses hukum benar-benar dibiarkan berjalan hingga tuntas, tanpa kompromi, tanpa perlakuan istimewa, dan tanpa jalan belakang.
Tajuk ini menegaskan bahwa negara tidak boleh bersikap ambigu. Tidak boleh ada ruang abu-abu dalam perkara yang menyangkut uang rakyat. Jika aparat yang menyalahgunakan kewenangan diperlakukan lunak, maka pesan yang sampai ke publik sangat berbahaya: bahwa hukum bisa dinegosiasikan, dan kejujuran bukan kewajiban mutlak.
OTT Pajak dan Bea Cukai adalah ujian nyata negara. Apakah negara berdiri tegak di atas hukum dan kepentingan rakyat, atau justru membiarkan sistem rapuh terus berulang. Jawaban atas ujian ini akan menentukan apakah kepercayaan publik bisa dipulihkan, atau justru semakin runtuh.
Discussion about this post