Rakyat Tambal Jalan, Negara Kemana? Antara Sarkel, Truk Kayu, dan Tanggung Jawab yang Menguap

TAJUK – FikiranRajat.id

Di Singkut, Sarolangun, jalan rusak bukan lagi sekadar keluhan—ia telah menjadi kenyataan pahit yang harus dihadapi setiap hari oleh masyarakat.

Lubang menganga, aspal hancur, debu beterbangan. Namun yang lebih menyakitkan bukan hanya kondisi jalannya, melainkan siapa yang akhirnya harus memperbaikinya: rakyat sendiri.

Sekelompok warga terlihat menimbun jalan berlubang dengan tanah seadanya. Bukan proyek pemerintah. Bukan program resmi. Ini murni inisiatif warga yang lelah menunggu.

Lebih ironis lagi, di tengah aksi tersebut, kotak sumbangan ditadahkan ke pengguna jalan.

Pertanyaannya sederhana:

Sejak kapan jalan umum diperbaiki dengan cara “urunan di tengah jalan”?

Sarkel Membantu, Tapi Apakah Itu Cukup?

Dalam keterangan warga, muncul satu nama: pemilik sarkel di sekitar lokasi yang disebut turut membantu.

Memberikan koral.

Menambal dengan semen.

Sesekali ikut peduli.

Sebuah sikap yang patut diapresiasi.

Namun pertanyaan yang lebih besar tidak boleh dihindari:

Apakah bantuan itu solusi, atau sekadar menambal dampak dari aktivitas yang justru ikut merusak?

Truk Kayu dan Kerusakan yang Tak Bisa Ditutup-Tutupi

Warga sendiri mengakui adanya aktivitas angkutan kayu. Saat disinggung soal muatan berlebih, jawabannya terdengar ringan:

“Sekali-kali.”

Masalahnya, jalan tidak rusak karena “sekali-kali”.

Kerusakan seperti yang terlihat hari ini adalah akumulasi. Tekanan berulang. Beban berlebih yang terus menerus. Ditambah minimnya pengawasan.

Jika benar ada kendaraan over kapasitas, maka ini bukan lagi soal kebiasaan— ini soal pelanggaran yang dibiarkan.

Negara Absen, Rakyat Dipaksa Mandiri

Di sinilah letak persoalan utamanya.

Ketika jalan rusak dibiarkan, lalu warga turun tangan, bahkan sampai meminta sumbangan di jalan, maka yang terjadi bukan sekadar gotong royong.

Ini adalah indikasi kegagalan tata kelola.

Pemerintah daerah seharusnya hadir:

▪️Memperbaiki jalan secara permanen

▪️Mengawasi aktivitas kendaraan berat

▪️Menertibkan praktik pungutan di jalan

Namun yang terlihat justru sebaliknya:

rakyat bekerja, negara diam.

Jangan Biasakan yang Salah

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan lahir normalisasi baru:

Jalan rusak? Tambal sendiri.

Butuh biaya? Minta pengguna jalan.

Kerusakan berulang? Ulangi lagi.

Padahal, jalan adalah fasilitas publik.

Perbaikannya adalah kewajiban negara.

Bukan beban masyarakat.

Penutup: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Singkut hari ini adalah cermin.

Tentang bagaimana infrastruktur bisa rusak, tanggung jawab bisa kabur, dan rakyat dipaksa mencari solusi sendiri.

Pertanyaannya kini bukan lagi soal siapa yang membantu.

Tapi:

siapa yang seharusnya bertanggung jawab, dan mengapa belum bertindak?

– Redaksi fikiranrajat.id —