SUARA RA’JAT.ID | Sarolangun — Perkara dugaan korupsi pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara seluas 400 hektare di Kabupaten Sarolangun, Jambi, menyisakan pertanyaan penting bagi publik: sejauh mana penegakan hukum telah menelusuri proses penerbitan izin yang menjadi bagian dari rangkaian transaksi pertambangan tersebut?
Perkara yang melibatkan transaksi pengalihan saham perusahaan tambang dan anak perusahaan BUMN itu telah memasuki proses hukum terhadap sejumlah pihak.
Namun, perhatian publik juga tertuju pada aspek administratif penerbitan izin, termasuk keputusan yang dikeluarkan ketika Cek Endra menjabat Bupati Sarolangun.
Pertanyaan tersebut bukan vonis terhadap pihak tertentu. Ini adalah persoalan transparansi dan akuntabilitas yang memerlukan jawaban berdasarkan dokumen penyidikan, putusan pengadilan, serta keterangan resmi Kejaksaan Agung.
Kerugian Negara dan Perkara Pengalihan IUP
Kejaksaan Agung pada Januari 2019 mengumumkan penetapan enam tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembelian lahan batu bara seluas 400 hektare di Sarolangun.
Dalam pengumuman saat itu, kerugian negara disebut mencapai Rp91,5 miliar.
Perkara tersebut berkaitan dengan pengalihan IUP yang melibatkan PT Tamarona Mas Internasional, PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, dan PT Indonesia Coal Resources, anak perusahaan PT Antam.
Dalam uraian perkara yang dipublikasikan Kejaksaan pada 2021, nilai kerugian negara disebut mencapai Rp92,5 miliar berdasarkan audit yang dirujuk dalam penanganan perkara.
Perbedaan angka tersebut perlu dibaca berdasarkan dokumen dan tahapan penanganannya.
Untuk memastikan nilai yang menjadi dasar putusan, diperlukan pemeriksaan terhadap putusan pengadilan dan laporan audit yang digunakan sebagai alat bukti.
Meski demikian, besarnya nilai yang diberitakan memperlihatkan pentingnya menelusuri seluruh rangkaian transaksi, mulai dari dokumen izin, proses pemeriksaan kelayakan aset, hingga keputusan korporasi yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana didalilkan dalam perkara.
SK Bupati Tahun 2010 Menjadi Salah Satu Titik Penting
Salah satu bagian yang layak mendapat perhatian adalah SK Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010, terkait persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi.
Dalam uraian perkara yang dipublikasikan Kejaksaan, dokumen tersebut disebut diduga fiktif.
Uraian yang sama juga menyebut adanya persoalan dalam pemeriksaan kelayakan aset pertambangan sebelum akuisisi.
Informasi ini penting karena mengarahkan investigasi pada pertanyaan yang lebih konkret: bagaimana status dokumen izin tersebut, siapa yang bertanggung jawab atas penerbitannya, bagaimana proses administrasinya berlangsung, dan sejauh mana persoalan itu telah diuji dalam proses hukum?
Status dokumen yang disebut diduga fiktif dalam uraian penyidikan tidak boleh langsung diperlakukan sebagai kesimpulan bahwa pejabat tertentu terbukti melakukan tindak pidana.
Pertanggungjawaban setiap orang harus ditentukan berdasarkan bukti, kewenangan, unsur tindak pidana, serta putusan atau keputusan hukum yang relevan.
Namun, persoalan tersebut tetap layak memperoleh penjelasan karena penerbitan izin merupakan bagian penting dari tata kelola pertambangan dan rangkaian peristiwa yang menjadi objek penyidikan.
Cek Endra Pernah Diperiksa sebagai Saksi
Kejaksaan Agung pada 8 Juli 2019 mengumumkan pemeriksaan Cek Endra dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewenangannya ketika menjabat Bupati Sarolangun dalam penerbitan izin usaha pertambangan dan eksplorasi untuk lahan batu bara seluas 400 hektare.
Pemeriksaan itu menunjukkan bahwa penyidik pernah menelusuri aspek penerbitan izin yang berkaitan dengan pemerintah daerah.
Dalam perkembangan berikutnya, Kejagung mengumumkan penanganan perkara terhadap sejumlah pihak yang terkait dengan transaksi pengalihan IUP.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah pemeriksaan terhadap aspek penerbitan izin telah dituntaskan dan bagaimana penyidik menilai keterangan serta dokumen yang berkaitan dengan kewenangan pejabat daerah pada saat itu.
Publik perlu memperoleh penjelasan mengenai perkembangan tersebut tanpa menganggap status saksi sebagai bukti kesalahan maupun sebagai tanda bahwa seseorang pasti bebas dari proses hukum selanjutnya.
Status saksi dan tersangka memiliki konsekuensi hukum berbeda. Penetapan tersangka harus didasarkan pada persyaratan hukum dan alat bukti yang memadai, bukan pada tuntutan publik semata.
Mengapa Pengusutan Tidak Boleh Berhenti pada Satu Aspek?
Dalam perkara yang melibatkan transaksi korporasi dan penerbitan izin, penegakan hukum perlu membedakan beberapa aspek yang saling berkaitan.
Pertama, aspek korporasi, yaitu proses pengambilan keputusan, pemeriksaan kelayakan aset, persetujuan investasi, dan transaksi pengalihan saham.
Kedua, aspek administratif, yaitu dasar penerbitan IUP, kewenangan pejabat yang menerbitkan, keabsahan dokumen, dan kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang berlaku saat itu.
Ketiga, aspek pidana, yakni apakah terdapat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, keterlibatan pihak tertentu, serta unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan secara sah.
Ketiga aspek tersebut tidak otomatis menghasilkan pertanggungjawaban pidana bagi semua pihak yang terlibat.
Namun, semuanya perlu diperiksa sesuai relevansi dan bukti yang tersedia agar konstruksi perkara tidak hanya bertumpu pada satu bagian dari rangkaian peristiwa.
Karena itu, pertanyaan mengenai penerbitan izin bukan berarti menganggap pejabat penerbitnya pasti bersalah.
Pertanyaan tersebut bertujuan memastikan apakah aspek yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan telah diperiksa secara memadai.
Menelusuri Pengawasan Kejaksaan pada Periode Penanganan Perkara
Perhatian publik juga dapat diarahkan pada bagaimana penanganan perkara dikelola dan diawasi di lingkungan Kejaksaan Agung.
Adi Toegarisman menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada periode pemeriksaan Cek Endra yang diberitakan pada Juli 2019. Pada periode berikutnya, Ali Mukartono menjabat posisi tersebut ketika penanganan perkara berlanjut pada 2020–2021.
Penyebutan kedua pejabat tersebut semata-mata untuk menjelaskan konteks kelembagaan dan kronologi penanganan perkara.
Belum ada bukti terverifikasi yang cukup untuk menyimpulkan bahwa salah satu dari mereka melakukan intervensi atau memberikan perlindungan kepada Cek Endra.
Meski demikian, transparansi mengenai proses pengambilan keputusan, perkembangan penyidikan, dan mekanisme pengawasan internal tetap merupakan hal yang wajar diminta publik.
Jika terdapat dugaan intervensi, dugaan itu harus diuji melalui bukti konkret, seperti dokumen administrasi perkara yang dapat diakses secara sah, keterangan resmi, hasil pemeriksaan internal, atau bukti lain yang dapat diverifikasi.
Lima Pertanyaan yang Perlu Dijawab Kejagung
Dalam rangka memenuhi kepentingan publik, Suara Ra’jat.id memandang penting meminta penjelasan resmi Kejaksaan Agung mengenai sejumlah pertanyaan berikut:
- Bagaimana status terkini perkara dugaan korupsi pengalihan IUP batu bara seluas 400 hektare di Kabupaten Sarolangun, termasuk perkembangan setelah penanganan terhadap para tersangka?
- Bagaimana hasil pendalaman penyidik terhadap SK Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 yang dalam uraian perkara Kejaksaan disebut diduga fiktif?
- Apakah aspek penerbitan izin oleh pemerintah daerah telah diperiksa secara menyeluruh, termasuk dasar kewenangan, dokumen pendukung, serta pertanggungjawaban setiap pihak yang relevan?
- Apakah terdapat keputusan atau perkembangan hukum lanjutan terkait Cek Endra setelah pemeriksaan sebagai saksi pada 2019?Jika ada, apa keterangan resmi yang dapat disampaikan kepada publik?
- Apakah pernah terdapat pengaduan atau pemeriksaan resmi mengenai dugaan intervensi dalam penanganan perkara ini? Jika pernah, bagaimana tindak lanjutnya?
Jawaban atas pertanyaan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat memahami perkembangan perkara berdasarkan fakta, bukan asumsi atau spekulasi.
Transparansi Merupakan Bagian dari Akuntabilitas Penegakan Hukum
Perkara IUP Sarolangun bukan hanya menyangkut transaksi pertambangan, melainkan juga menyentuh tata kelola sumber daya alam, akuntabilitas pengelolaan perusahaan, dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan.
Oleh sebab itu, publik patut memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penanganannya sepanjang informasi tersebut dapat dibuka sesuai ketentuan hukum.
Suara Ra’jat.id memandang bahwa pengawasan pers terhadap penanganan perkara merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial. Kritik dan pertanyaan kepada aparat penegak hukum harus tetap dilakukan dengan memisahkan fakta yang telah terverifikasi dari dugaan yang masih memerlukan pembuktian.
Media ini juga membuka ruang bagi Kejaksaan Agung, Cek Endra, para pihak terkait, serta pihak lain yang disebut dalam pemberitaan untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab bukan siapa yang harus dianggap bersalah sebelum proses hukum selesai, melainkan apakah seluruh aspek perkara telah diperiksa secara menyeluruh dan apakah setiap keputusan penegakan hukum dapat dijelaskan berdasarkan bukti serta ketentuan yang berlaku.
Publik menanti penjelasan Kejaksaan Agung mengenai kelanjutan perkara IUP batu bara Sarolangun. Sebab, kepastian hukum tidak hanya memerlukan proses terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga kejelasan mengenai aspek perkara yang masih menjadi pertanyaan masyarakat.
Pewarta : Nurdin
Redaksi :🪶 http://suararajat.id
Discussion about this post